KepriMobile.Com – Darmin Nasution menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, hari ini pemerintah berencana mengumumkan paket kebijakan ke-4 atau jilid IV. Paket kebijakan ini diharapkan meminimalkan faktor-faktor yang mempengaruhi fundamental nilai tukar Rupiah.
“Mungkin namanya paket Oktober kedua,” kata Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jakarta, Kamis (15/10).
Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dari masyarakat maupun investor bahwa Indonesia bisa bekerja cepat mempersiapkan perbaikan ekonominya. Dengan demikian investor masuk ke Indonesia dan Rupiah bisa terjaga di tingkat fundamentalnya.
“Yang paling cepat menguat adalah negara-negara yang paling cepat mempersiapkan perbaikan ekonominya,” tutur Menko Darmin.
Menurut Darmin, nilai tukar Rupiah terhadap USD saat ini sudah sangat dipengaruhi faktor spekulasi dengan dalih rencana Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, akan menaikkan tingkat bunganya.
“Percaya pada saya, nilai Rupiah kita selama ini sudah di luar nilai yang sebenarnya, itu hasil dari euforia, histeria, hasil spekulasi. Dalam kondisi sekarang, Amerika ekonominya tidak terlalu baik,” ungkap Menko Darmin.
Menurutnya, tingkat perekonomian AS diukur dari tiga hal yakni pertama, tingkat inflasinya yang apabila terlalu rendah maka mencerminkan ekonomi AS belum membaik. AS, tutur Darmin, perlu inflasi di atas 2 persen.
Faktor kedua adalah pertumbuhan. Ketiga adalah serapan tenaga kerjanya. “Selama ini belum baik, dia tidak akan menaikkan tingkat bunganya, dan seharusnya Rupiah tidak melemah, kenapa malah Rupiah melemah? Karena kita tidak punya hal untuk ditawarkan,” ucapnya.
(merdeka)
Related Posts
FKNN Sampaikan Aspirasi Nelayan Nusantara, Komisi IV DPR RI Dukung Evaluasi PP Nomor 11/2023
Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,98 Triliun
Imigrasi Hapus Denda Overstay untuk WNA Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi di NTT
Guru Besar Fakultas Kedokteran Soroti Kebijakan Menkes Budi Gunadi, Ekosistem Pendidikan Bisa Terganggu
Prabowo Siapkan Badan Penerimaan Negara, DJP dan Bea Cukai Tak Lagi di Bawah Kemenkeu
No Responses