KEPRIMOBILE.COM (KMC) , BATAM – Sengketa kewenangan yang terjadi antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam semakin membuat pusing banyak pihak. Tak hanya DPR RI maupun Gubernur Kepri, para pengusaha juga mengaku sudah tidak tahan dengan dualisme kewenangan tersebut.
Wirya Silalahi mewakili kalangan pengembang juga merasakan efek permasalahan tersebut.
Menurut dia, ada beberapa permasalahan yang terjadi di Batam. Di antaranya berkaitan dengan produk kebijakan BP Batam yang tidak ada batasan waktu.
“Mau urus fatwa saja ada waktunya yang enam bulan, satu tahun tak selesai-selesai. Tolonglah DPR. Untuk perizinan-perizinan itu ada kepastian waktunya,” ucap Wirya.
Selain itu juga terkait permasalahan ekonomi di Batam karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Dikatakan dia, saat ini hampir 200 ribu orang lebih mengalami PHK. Itu terjadi karena berkurangnya pesanan di industri shipyard. Perusahaan shipyard yang sebelumnya terdata lebih kurang 100-an lebih, kini yang aktif hanya sekitar 30.
“Kita kehilangan Rp 1 triliun setiap bulannya karena PHK. Ini yang membuat ekonomi Batam turun. Kami minta dorongan DPR bagaimana menggeliatkan shipyard yang mati suri ini. Bawa orderan ke Batam. Nanti pasti ada rekrutmen baru karyawan yang akan menghidupkan kembali ekonomi Batam,” kata dia.(TRIBUNBATAM.COM)
