PT Pertamina Patra Niaga melaporkan bahwa pendaftaran program subsidi tepat sasaran untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite telah mencapai 83% hingga hari ini.
Pendataan ini memungkinkan pemerintah menentukan siapa saja yang berhak menerima subsidi Pertalite. Data ini akan digunakan untuk mengunci dan mengelola penerima subsidi.
“Untuk produk Pertalite, per saat ini pendaftaran sudah 83%. Insyaallah di 2024 pengguna Pertalite akan tercatat sepenuhnya,” ujar Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Rabu, 4 Desember 2024.
Selain Pertalite, Riva menambahkan bahwa pendataan pengguna solar subsidi atau Jenis BBM Tertentu (JBT) telah selesai 100%. Profil pengguna dan pembeli BBM subsidi kini tercatat dalam sistem digital Pertamina.
Data ini diharapkan dapat mendukung rencana pemerintah dalam merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.
“Nantinya data ini akan kami gunakan untuk mendukung keputusan pemerintah terkait target penerima subsidi,” tambah Riva.
Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Wiko Migantoro, melaporkan bahwa hingga Oktober 2024, penjualan BBM bersubsidi mencapai 39,7 juta kiloliter (kl) dan diperkirakan akan mencapai 48,6 juta kl hingga akhir tahun.
Sementara itu, penyerapan gas LPG 3 kg bersubsidi telah mencapai 6,9 juta ton dari target tahunan sebesar 8,3 juta ton. Untuk produk BBM nonsubsidi, penjualan mencapai 37,2 juta kl dengan target akhir tahun sebesar 39,1 juta kl.
“Secara keseluruhan, total produk BBM dan LPG yang terjual mencapai 102,4 juta kl. Kami terus mengembangkan sistem digital untuk memastikan distribusi BBM dan LPG lebih terarah. Sistem ini akan sangat membantu jika pemerintah menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran,” jelas Wiko.
Pendataan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pemerintah dalam meningkatkan efisiensi distribusi subsidi energi. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, program subsidi diharapkan semakin tepat sasaran dan mengurangi penyalahgunaan di lapangan.***
