Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun.
Dana tersebut akan dipakai untuk membangun sarana dan prasarana kantor legislatif dan yudikatif—yang menjadi tulang punggung pemerintahan di ibu kota baru tahun 2025.
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa tambahan anggaran Rp8,1 juga akan dipakai untuk memperkuat konektivitas antarwilayah di ibu kota baru, serta fasilitas pendukung lainnya.
“Usulan penambahan dana tengah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas,” katanya.
Bersamaan dengan itu, pihak OIKN akan melakukan lelang pengadaan pembangunan proyek legislatif dan yudikatif, yang diperkirakan sudah mulai awal tahun 2025.
Basuki mengaku bahwa dirinya diminta oleh Presiden Prabowo Subianto, untuk cepat menyelesaikan proyek IKN. Gedung pemerintah dan anggota dewan, merupakan proyek prioritas untuk diselesaikan.
Targetnya di tahun 2028—sesaat sebelum Presiden berkantor resmi di IKN. Kata Basuki memastikan, selagi dananya ada, proyek IKN pasti dikerjakan. “Sudah tahu gaya saya kerja, kan?” katanya.
Adapun fasilitas pendukung yang dimaksud, seperti; bangunan hunian, perkantoran, infrastruktur dasar dan lain-lain.
Presiden Prabowo Subianto memang ingin proyek IKN cepat selesai. Selain dapat mengurangi beban negara, Ibu Kota Negara bisa segera pindah ke Kalimantan Timur.
“Beliau ingin selesai 4-5 tahun ke depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono.
Pada 8 Desember 2024, dalam Rapat Koordinasi Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah,, percepatan pembangunan kantor legislatif dan yudikatif memang jadi prioritas.***
