Pemerintah Indonesia menyatakan siap mengirimkan pasukan perdamaian ke Palestina. Namun, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI), Sugiono, menegaskan rencana ini harus sesuai dengan prosedur hukum internasional, berdasarkan keputusan resmi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Komitmen tersebut disampaikan Menlu Sugiono dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menlu yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta Pusat, Jumat 10 Januari 2025.
“Indonesia meyakini bahwa solusi dua negara harus diimplementasikan sesuai parameter internasional, di mana gencatan senjata dan keberadaan negara Palestina yang merdeka menjadi kunci,” ujar Sugiono. “Apabila diputuskan oleh Dewan Keamanan, Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian PBB.”
Wacana seperti ini bukan hal baru. Pada Juni 2024, Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI, juga mengungkapkan komitmen serupa.
Dalam pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Prabowo menyatakan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian dalam jumlah signifikan jika diminta oleh PBB. Pernyataan ini terus digaungkan dalam beberapa kesempatan setelahnya.
“Jika diperlukan dan diminta PBB, kami siap mengirim pasukan perdamaian yang signifikan untuk menjaga dan memantau prospek gencatan senjata,” kata Prabowo saat itu.
Palestina tetap menjadi perhatian dunia akibat agresi Israel yang terus berlangsung sejak Oktober 2023. Serangan besar-besaran tersebut menyasar warga sipil dan infrastruktur penting, termasuk rumah sakit dan kamp pengungsian.
Data terbaru menunjukkan lebih dari 46.000 orang di Jalur Gaza telah meninggal dunia akibat serangan Israel. Puluhan rumah sakit di wilayah tersebut juga lumpuh total, membuat krisis kemanusiaan semakin parah.
Indonesia terus menyerukan pentingnya solusi dua negara dan pengakhiran agresi sebagai langkah utama menuju perdamaian yang berkelanjutan.***
