KEPRIMOBILE-Banyak desakan agar Moeldoko mundur dari Kepala Staf Kepresidenan [KSP] setelah dirinya ditetapkan sebagai Ketum Partai Demokrat versi KLB. Desakan lain, juga meminta agar Moeldoko mundur dari Ketum Demokrat Sibolangit.
Politikus Partai Demokrat Syahrial Nasution menyarankan sebaiknya Moeldoko mundur dari jabatan ketua umum yang diterimanya dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang pada 5 Maret lalu. Menurut Syahrial, Moeldoko lebih baik mundur dari ketum hasil kongres ketimbang menanggalkan jabatannya dari KSP.
“Berharap Pak Moeldoko mau mundur sebagai Ketum Demokrat abal-abal jauh lebih mulia. Ketimbang kepentingan mendesak mundur dari jabatan KSP,” kata Syahrial melalui pesan singkat, dikutip dari CNNIndonesia.com, Rabu, 17 Maret 2021.
Dia menekankan bahwa jabatan KSP merupakan kepercayaan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Moeldoko. Sementara jabatan ketua umum diberikan oleh para petualang politik
Petualang politik yang dimaksud yakni kader Partai Demokrat inisiator KLB di Deli Serdang pada 5 Maret lalu. Para kader itu sebelumnya telah dipecat oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Ibaratnya mempertaruhkan kehormatan dengan martabat, tidak sepadan. KSP diberi oleh Pak Jokowi sementara Ketum abal-abal diinisiasi para petualang politik,” kata Syahrial.
Hingga saat ini, Moeldoko belum angkat suara lagi usai dinobatkan sebagai ketua umum oleh KLB Partai Demokrat di Deli Serdang.
Saat menerima jabatan itu, Moeldoko mengucapkan terima kasih. Dia yakin KLB di Deli Serdang tidak ilegal, sehingga dirinya mau menerima jabatan ketua umum.
Sementara itu, DPP Demokrat hasil Kongres 2020 yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa KLB tidak sesuai AD/ART. Oleh karena itu bisa dibilang ilegal dan inkonstitusional.
Mereka yakin Kemenkumham akan menolak berkas permohonan perubahan struktur kepengurusan dan AD/ART yang diajukan kubu KLB. (bertuahpos)
