Biaya memenuhi kebutuhan pangan berpotensi menjadi beban semakin berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada 2050. Sebuah penelitian yang melibatkan pemodelan sistem global menunjukkan bahwa dalam skenario tertentu, pengeluaran untuk makanan dapat menyerap hampir separuh pendapatan kelompok masyarakat berpenghasilan paling rendah di sejumlah kawasan dunia.
Penelitian tersebut diterbitkan dalam jurnal ilmiah Earth’s Future pada Juli 2026 dengan judul Identifying Key Uncertainties and Drivers of Future Resource Security Outcomes through a Multisector Scenario Ensemble. Studi ini melibatkan peneliti Gi Joo Kim, Brian O’Neill, Jennifer Morris, Marshall Wise, John Weyant, dan James Lamontagne. Mereka menggunakan model untuk mengkaji bagaimana perubahan ekonomi, populasi, produksi pangan, energi, dan kondisi lingkungan dapat memengaruhi keamanan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Temuan ini menyoroti persoalan ketimpangan ekonomi yang berpotensi semakin terasa ketika harga pangan meningkat sementara pendapatan kelompok rentan tidak tumbuh sebanding. Berbeda dengan kelompok berpenghasilan tinggi, masyarakat berpendapatan rendah memiliki ruang keuangan lebih terbatas untuk menghadapi kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
Pengeluaran Makan Bisa Mendekati Separuh Pendapatan
Dalam proyeksi penelitian tersebut, kelompok 10 persen penduduk berpenghasilan terendah di Afrika bagian selatan berpotensi menghabiskan rata-rata hingga 49,6 persen pendapatan untuk pangan pada 2050. Angka tersebut merupakan median hasil simulasi untuk kawasan itu, bukan prediksi bahwa seluruh penduduk dunia akan mengalami beban pengeluaran yang sama.
Peneliti juga menemukan kesenjangan besar antara kelompok berpenghasilan rendah dan tinggi. Di kawasan yang sama, kelompok 10 persen penduduk berpenghasilan tertinggi diproyeksikan mengalokasikan sekitar 5,5 persen pendapatan untuk makanan.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa kenaikan harga pangan dapat menimbulkan dampak yang tidak merata. Ketika pendapatan relatif kecil, kebutuhan makan mengambil porsi anggaran yang lebih besar sehingga uang yang tersedia untuk pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, transportasi, dan tabungan menjadi lebih terbatas.
Secara global, hasil pemodelan penelitian itu menunjukkan median beban pengeluaran pangan pada 2050 sekitar 15 persen. Namun, angka rata-rata global tidak menggambarkan seluruh kondisi masyarakat karena beban pengeluaran dapat berbeda tajam menurut kawasan dan kelompok pendapatan.
Populasi dan Produksi Pangan Jadi Faktor Penentu
Penelitian tersebut mengidentifikasi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi keterjangkauan pangan pada masa mendatang. Faktor-faktor itu meliputi pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, distribusi pendapatan, produktivitas pertanian, perubahan harga pangan, serta asumsi kebijakan terkait emisi karbon dan konservasi lahan.
Pertumbuhan populasi dapat meningkatkan kebutuhan pangan, sedangkan perubahan produktivitas pertanian memengaruhi kemampuan pasokan memenuhi permintaan. Jika pertumbuhan produksi tidak seimbang dengan kebutuhan konsumsi, tekanan terhadap harga pangan dapat meningkat, meskipun dampak akhirnya bergantung pada kondisi masing-masing kawasan.
Persaingan penggunaan lahan juga menjadi perhatian. Lahan yang sama dapat digunakan untuk pertanian, peternakan, hutan, maupun produksi bioenergi. Perubahan kebijakan konservasi dan penggunaan lahan dapat memengaruhi ketersediaan lahan pertanian serta harga komoditas, bergantung pada skenario yang terjadi.
Selain itu, perkembangan ekonomi dan distribusi pendapatan menentukan kemampuan masyarakat membeli kebutuhan dasar. Karena itu, pertumbuhan ekonomi saja belum tentu menjamin keterjangkauan pangan membaik apabila manfaat pertumbuhan tidak dirasakan secara merata.
Perubahan Iklim dan Kebijakan Lingkungan Perlu Diperhitungkan
Peneliti turut memperhitungkan berbagai kemungkinan perubahan kondisi lingkungan dan kebijakan pengurangan emisi. Dalam sebagian skenario, pembatasan ekspansi lahan pertanian dan peningkatan konservasi lahan dapat memperbesar persaingan penggunaan lahan sehingga mendorong kenaikan harga komoditas pangan.
Temuan tersebut tidak berarti bahwa kebijakan perlindungan lingkungan pasti menyebabkan krisis pangan. Hasilnya bergantung pada kombinasi asumsi mengenai produktivitas pertanian, penggunaan lahan, pertumbuhan ekonomi, dan faktor lainnya. Penelitian ini justru menunjukkan pentingnya menilai dampak berbagai kebijakan secara terpadu agar ketahanan pangan dan perlindungan lingkungan dapat diperhitungkan bersama.
Ketidakpastian tersebut menjadi alasan peneliti menggunakan ribuan kombinasi skenario untuk melihat kemungkinan hasil pada masa depan. Dengan pendekatan ini, mereka dapat mengidentifikasi kondisi yang berpotensi memperbesar tekanan terhadap kelompok berpenghasilan rendah.
Mengapa Masyarakat Berpenghasilan Rendah Lebih Rentan?
Kelompok berpenghasilan rendah cenderung memiliki kemampuan terbatas untuk menyerap kenaikan harga kebutuhan pokok. Ketika harga makanan meningkat, mereka mungkin harus mengurangi pengeluaran lain, menggunakan tabungan, atau mencari tambahan pendapatan untuk mempertahankan konsumsi pangan.
Sebaliknya, kelompok berpenghasilan tinggi umumnya memiliki ruang anggaran lebih besar sehingga perubahan harga pangan tidak selalu mengambil porsi pendapatan yang sama besar. Perbedaan kemampuan ekonomi ini membuat dampak guncangan harga dapat memperlebar kesenjangan kesejahteraan.
Peneliti juga menekankan bahwa hasil simulasi memiliki rentang ketidakpastian yang berbeda antarkelompok pendapatan. Pada kelompok berpenghasilan rendah, hasil proyeksi dapat berubah cukup besar mengikuti asumsi pertumbuhan ekonomi, harga pangan, dan kondisi lainnya. Karena itu, angka proyeksi tidak seharusnya dibaca sebagai kepastian mengenai keadaan pada 2050.
Apa Artinya bagi Ketahanan Pangan Indonesia?
Bagi Indonesia, penelitian ini relevan sebagai pengingat pentingnya menjaga keterjangkauan pangan, meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat distribusi, dan melindungi daya beli rumah tangga berpendapatan rendah. Namun, angka proyeksi hampir 50 persen dalam penelitian tersebut tidak dapat langsung dianggap sebagai prediksi untuk Indonesia karena hasilnya berbeda menurut kawasan dan asumsi model.
Kebijakan pangan perlu mempertimbangkan bukan hanya ketersediaan bahan makanan, melainkan juga kemampuan masyarakat untuk membelinya. Stabilitas harga, efisiensi rantai pasok, dukungan bagi petani, serta bantuan yang tepat sasaran dapat menjadi bagian dari upaya menjaga akses terhadap pangan.
Pada akhirnya, studi ini memperlihatkan bahwa tantangan pangan masa depan tidak hanya berkaitan dengan seberapa banyak makanan yang dapat diproduksi. Distribusi pendapatan, perubahan harga, penggunaan lahan, dan kemampuan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi turut menentukan apakah kebutuhan pangan tetap terjangkau.
Proyeksi menuju 2050 tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyiapkan kebijakan sejak dini. Tanpa langkah yang memperhitungkan kelompok rentan, kenaikan biaya pangan berisiko memperbesar kesenjangan dan mengurangi kemampuan sebagian masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.
