KepriMobile.Com – Pejabat Gubernur Provinsi Kepri Agung Mulyana, menargetkan semua proyek dari dana tugas pembantuann (TP) sudah harus diresmikan pada Desember 2015.
Dana TP yang dianggarkan ada Rp28,5 miliar untuk tahun 2015. Sementara tahun depan, dana turun lebih kecil yakni Rp20 miliar.
Dana-dana itu digunakan untuk pembangunan saran dan prasarana (sarpras) di pulau-pulau kecil dan terluar, sebagai penanda daerah Indonesia.
Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kepri, Edi Sofyan pada rapat fasilitasi koordinasi pengelolaan sarpras di perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar, Senin (3/11), mengatakan ada 41 kecamatan perbatasan dan terluar di Kepri.
Dana perbantuan diakui sangat membantu Kepri. “Dana digunakan untuk membangun kantor lurah, mess persinggahan, balai pertemuan, kantor perbatasan dan lainnya,” katanya.
Disebutkan, tahun ini yang sudah dibangun ada kantor perbatasan di Anambas dan Natuna. Sementara Di Karimun ada balai pertemuan.
Juga di Belakang Padang, Batam. Sementara di Bintan ada mess persinggahan. “Perlu penanganan serius di perbatasan. Apa lagi tahun depan, sudah MEA,” sambungnya.
Hal senada juga disampaikan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, yang juga Gubernur Kepri, Agung Mulyana. Selain balai dan kantor, dana juga untuk mendukung sarana transportasi di kecamatan-kecamatan perbatasan.
“Desember selesai program untuk tahun ini. Jadi bisa diresmikan dan jangan seperti biasa, lewat tahun,” himbau Agung.
Diingatkan, pembangunan sarana dan prasarana di perbatasan, merupakan penanda, jika pulau itu, bagian wilayah Indonesia.
“Pemda mungkin tak ada dana. Jadi, biar pusat menyiapkan. Pemda yang mengawasi pembangunan. Kalau tak ada penanda, terbuka negara lain, melakukan klaim otoritas wilayah,” kata Agung mengingatkan.
Selain penanda wilayah Indonesia, pembangunan sarana dan prasarana itu juga dimaksudkan untuk pelayanan kepada masyarakat di pulau.
Penanda wilayah juga disampaikan bisa berupa balai pertanian dan peternakan. “Jadi penanda kita siapkan dalam bentuk sarana dan prasarana,” bebernya.
Sementara untuk tahun depan, diminta agar SKPD terkait, menyiapkan laporan kebutuhan, pada akhir November ini. Termaksud kebutuhan dana dan waktu pelaksanaan kegiatan.
“Kita harus bergerak cepat dan lakukan sekarang. Siapkan DED. Kalau mau disetujui pusat, maka buat DED. Bisa sampaikan melalui email saja. Buat gambarnya. Satu bulan selesai persetujuannya,”imbau dia.
(tribunbatam)
