EKONOMIPOS.COM (EPC),JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklarifikasi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut bahwa semua daerah harus segera mengeluarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang tersimpan di bank.
Sri Mulyani menjelaskan, saat ini ada daerah yang sektor swastanya minim sehingga perekonomian di daerah itu sangat bergantung pada APBD yang sudah dibelanjakan. Namun, ada juga daerah yang sektor swastanya sudah maju sehingga perekonomian dapat bergerak tanpa harus bergantung APBD, salah satunya DKI Jakarta.
“Kalau daerah seperti di DKI Jakarta ini, mungkin APBD-nya hanya satu bagian saja dibandingkan dengan aktivitas swasta dan masyarakat yang luar biasa banyak. Jadi ini mungkin tidak sangat mengganggu, tidak menjadi betul-betul motor yang sangat dibutuhkan,” kata Sri Mulyani, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/8).
Lanjut Sri, hal yang dimaksud Jokowi agar anggaran segera digunakan adalah bagi daerah-daerah dengan sektor swastanya minim. Jika daerah seperti ini tak menggunakan APBD yang sudah disediakan dengan baik, Presiden khawatir perekonomian akan terganggu.
“Ini betul-betul agar uang yang dikumpulkan dan kemudian disalurkan itu bisa digunakan setepat mungkin, khususnya bagi masyarakat miskin supaya mereka bisa mendapat manfaat. Itu mungkin klarifikasi yang paling penting,” ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Sebelumnya, Jokowi blakblakan merinci 10 pemerintah provinsi yang paling lambat menyerap anggaran karena dana yang mengendap di bank daerah cukup besar. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat mengikuti rapat Koordinasi Nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah di sebuah hotel di Jakarta, Kamis (4/8).
Kepala daerah yang pertama kali ditegur oleh Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebab, serapan anggaran di DKI Jakarta terendah dari semua provinsi yang ada.
“Pak Ahok duitnya memang gede, tetapi nyimpennya juga gede. Masih ada Rp 13,9 triliun (dana yang tersimpan). Ini harus dikeluarkan,” kata Jokowi, yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Sembilan provinsi lain yang juga disebut Jokowi yakni Jawa Barat (Rp 8,034 triliun), Jawa Timur (Rp 3,9 triliun), Riau (2,86 triliun), Papua (Rp 2,59 triliun), Jawa Tengah (Rp 2,46 triliun), Kalimantan Timur (Rp 1,57 triliun), Banten (Rp 1,52 triliun), Bali (Rp 1,4 triliun), dan Aceh (Rp 1,4 triliun).
Jokowi juga mengungkapkan, kabupaten dan kota yang memiliki serapan anggaran terendah hingga angka inflasi yang tinggi. Jokowi mengaku diberi saran oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membuka semua data itu.
“Kalau sudah blakblakan begini gimana rasanya? Saya sudah dibisiki Menkeu, ‘Pak diungkap saja, Pak’. Ya diungkap,” kata Jokowi. (Ihsanuddin)
(bisnis)
