KEPRIMOBILE.COM (KMC), Jakarta – Para pengelola rumah makan daerah di kawasan kuliner Senayan berharap Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) agar tetap mengizinkan mereka membuka rumah makan selama enam bulan ke depan atau sampai Hari Raya Idul Fitri 2017
Kawasan kuliner yang dikenal Lapo Senayan karena banyak rumah makan khas Batak itu sebelumnya diminta tutup pada 16 Desember 2016 menyusul rencana akan dibangun sebuah fasilitas Asian Games 2018.
Penutupan itu diundur sampai 15 Januari 2017 setelah pengelola bernegosiasi dengan pihak GBK. Pengelola rumah makan kembali bernegosiasi agar penutupan dilaksanakan setelah Lebaran atau Juni 2017, namun PPKGBK sudah menetapkan kawasan itu harus dikosongkan pada 28 Februari 2017.
“Kalau bisa kasih waktu sampai Juni, atau setelah Lebaran, agar kami dapat uang dulu. Soalnya saat-saat itu ramai,” kata Paulus pengelola Lapo Siagian Boru Tobing sekaligus ketua kelompok pedagang Pujasera Senayan, di Jakarta, Rabu.
Paulus mengatakan, pihaknya sudah dua kali mengirimkan surat ke PPKGBK pada akhir 2016 untuk menunda penutupan itu. Namun pihak GBK sudah menetapkan dengan memberikan surat pernyataan di atas materai yang mengharuskan pengelola menutup dagangan pada 28 Februari.
Menurut Paulus, para pedagang bingung untuk mencari tempat baru jika penutupan berlangsung cepat.
“Mau taruh di mana ini meja-meja, kursi-kursi, kita? Kami belum tahu akan pindah ke mana. Kasih lah waktu yang cukup. Kami siap kok ikuti aturan,” kata dia.
Amir Armas, pengelola warung makan khas Makassar di Pusat Kuliner Senayan, juga mengeluhkan tenggat waktu penutupan yang singkat karena pedagang sulit mencari lokasi baru.
“Yang bikin susah itu cari tempat”, kata dia.
“Mereka (PPKGBK) juga tak menawarkan lokasi lain, di suruh cari masing-masing, tidak memberikan solusi,” tambahnya.
Zainul Arifin Kepala Unit II PPKGBK mengatakan penutupan lokasi kuliner itu tinggal menunggu waktu karena dari 25 pengelola rumah makan, sudah 23 pengelola yang menandatangani pernyataan pengosongan pada 28 Februari.
“Sudah ada surat pernyataan bermaterai. Dari 25 pedagang, tinggal dua saja yang belum,” kata Zainul Arifin (ANTARANEWS.COM)
