KEPRIMOBILE.COM (KMC) , PEKANBARU – Pemilik dan pengelola lahan yang dilintasi jaringan tol listrik Bangkinang-Kumu-Pasir Pengaraian diminta kooperatif dalam pembebasan lahan. Sebab, jaringan tol listrik tersebut berguna untuk pemerataan pasokan daya untuk masyarakat di seluruh daerah.”Jaringan listrik ini kepentingan khalayak banyak, khususnya Riau yang hingga saat ini masih defisit. Karena tujuan utamanya untuk kepentingan masyarakat. Maka pelepasan kawasan seharusnya tak mengalami kendala, termasuk dari pihak perusahaan yang harus mengikuti aturan pemerintah,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum, Kejaksaan Tinggi Riau, Muspidaun.Lebih lanjut ditegaskan, jika pembangunan jaringan listrik Sumatera di Riau itu menjadi salah satu program utama Presiden Jokowidodo. Untuk itu, seharusnya pembebasan lahan tidak mengalami kendala, terutama dari pihak perusahaan pemilik Hak Guna Usaha (HGU) yang tentunya harus mengikuti aturan pemerintah. Sementara itu, fakta di lapangan, saat ini pembangunan tower transmisi jalur Gardu Induk (GI) 150 KV Bangkinang-Kumu-Pasir Pengaraian, terhambat pembebasan lahan di area perkebunan kelapa sawit PT Padasa Enam Utama.
Asisten Manajer Pertanahan PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Sumatera 2, Andi Rizki, mengatakan ada 18 titik tapak tower yang akan dibangun di lahan perusahaan tersebut. Konsesi perusahaan yang akan dibangun tapak tower berada di desa Batu Langkah Besar dan Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu.”Selama ini terkendala karena perusahaan tidak mau melepaskan hak atas lahan yang akan dibangun tower transmisi. Mereka mau diganti rugi, tapi status lahan cuma pinjam pakai,” ujarnya.Padahal sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum menyebutkan tanah yang sudah diganti rugi harus dilepaskan hak kepemilikannya. Pihak PLN sendiri sedang melakukan sejumlah langkah merealisasikan target pengerjaan di lahan PT Padasa pada Maret ini.Jika dalam perundingan tersebut deadlock alias buntu, pihak PLN terpaksa mengajukan langkah ganti-rugi dengan sistem konsinyasi melalui pengadilan. Hal ini dibenarkan sesuai dengan UU Nomor 2 tahun 2012 yang tertuang dalam pasal 42 dan 43.(GORIAU.COM)
