KEPRIMOBILE.COM (KMC) , JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuktikan janjinya. Beberapa tokoh publik disebut dalam dakwaan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun.
Jaksa penuntut umum pada KPK memastikan akan menghadirkan 133 orang saksi selama masa persidangan perkara skandal dugaan korupsi e-KTP berlangsung.
“Ada sekitar 294 saksi. Namun penuntut umum berencana tidak akan menghadirkan semua saksi yang ada di berkas. Sampai hari kemarin, kami menetapkan 133 saksi yang akan dipanggil,” ujar jaksa pada KPK dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Dalam perkara ini, jaksa mendakwa dua eks pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Irman dan Sugiharto melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sejumlah orang. Kerugian keuangan negara dalam kasus ini Rp 2,3 triliun.
“Dari rangkaian perbuatan para terdakwa secara bersama-sama tersebut di atas memperkaya para terdakwa yakni memperkaya terdakwa I (Irman) sejumlah Rp 2.371.250.000, 877.700 dolar AS, dan SGD 6.000 serta memperkaya terdakwa II (Sugiharto) sejumlah 3.473.830 dolar AS,” sebut jaksa.
Jaksa mengungkapkan, 60 anggota DPR RI diduga menerima uang hasil korupsi pengadasan KTP elektronik tahun angggaran 2011-2012. Dari dakwaan Irman dan Sugiharto KPK hanya menguraikan 23 nama-nama anggota DPR RI sementara 37 nama lainnya belum.
Ketika dikonfirmasi, Jaksa Irene Putrie menegaskan tidak ada nama bekas Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Partai Golkar Basuki Tjahaja Purnama. “Setahu saya tidak ada ya,” kata Irene usai persidangan.
Irene mengatakan pihaknya tidak merinci nama-nama 37 nama-nama anggota lainnya karena dakwaan tersebut adalah pejabat Kementerian Dalam Negeri bukan dakwaan Komisi II DPR RI.(TRIBUNPEKANBARU.COM)
