KepriMobile.com – Ratusan kendaraan angkutan darat baik Kopaja, mikrolet, taksi maupun bajaj se-Jabodetabek yang tergabung Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) sudah memadati depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (14/3). Aksi mogok para sopir angkutan lantaran hadirnya moda transportasi berbasis aplikasi online yang dianggap merugikan.
Sopir angkutan darat PPAD sudah memadati depan Balai Kota. Aksi mereka pun menutup Jalan Medan Merdeka Selatan.
Para sopir protes dengan membawa spanduk. Beberapa orang juga tampak berorasi di depan Balai Kota.Polisi juga tampak berjaga-jaga di lokasi. Polisi juga berupaya mengatur lalu lintas dan mengalihkan arus.
Diketahui, menurut Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menjelaskan, demo tersebut akan diikuti oleh 2.000 orang Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) yang akan memadati wilayah Balai Kota.
“Persatuan Pengemudi Angkutan Darat (PPAD) sekitar 2.000 orang akan menggelar demo, Senin tgl 14 Maret 2026 pkl. 08.00 WIB di wilayah
Balai Kota,Balai Kota DKI Jakarta, Istana negara, kantor Kemenkominfo,” katanya dalam pesan singkat, Minggu (13/3) malam.
“Pengemudi tersebut terdiri dari pengemudi angkutan taksi 800 orang, pengemudi bus kecil 200 orang, pengemudi angkutan lingkungan 800 orang, pengemudi bus kota 200 orang ” tambahnya.
Menurutnya, para sopir angkutan darat tersebut akan berkumpul di Monas. Masa akan bergerak menuju Balai Kota DKI Jakarta. “Pukul 9.00 WIB setibanya di Balai Kota DKI Jakarta perwakilan masa sudah dipersiapkan sebanyak 15 orang ingin diterima Ahok langsung dan menolak apabila diterima oleh Kadishub DKI. Kemudian, perwakilan akan menyampaikan aspirasi terkait Revisi Perda no 5 tahun 2014 tentang usia kendaraan (peremajaan),” tandasnya.
Diketahui sebelumnya, menurut Ketua Paguyuban Pengemudi Angkutan Darat (PPAD), Cecep Handoko mengatakan aksi mogok para sopir angkutan lantaran hadirnya moda transportasi berbasis aplikasi online yang dianggap merugikan.
“Kami akan melakukan mogok, terdapat 10 ribu armada angkutan darat yang mogok masal se-Jabodetabek dan bisa jadi armada akan lebih banyak yang mogok. Kami akan melakukan demonstrasi pada Senin (14/3) di Balai Kota, Istana Negara serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo),” katanya.
Cecep menjelaskan, pihaknya menuntut kepada pemerintah agar transportasi berbasis aplikasi online dibekukan. Tidak hanya itu pihaknya juga meminta agar pemerintah meninjau kembali Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang batas usia kendaraan.
“Mengusulkan untuk Pemerintah DKI Jakarta agar merevisi Perda Nomor 5 tahun 2014 terkait masa pakai kendaraan,” tandasnya.(merdeka)
