KEPRIMOBILE.COM (KMC), Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menegaskan, belanja langsung pada kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) sebesar Rp1,816 triliun, tidak berbeda dengan yang disampaikan pada nota keuangan.
“Tidak terdapat perbedaan nilai antara KUA PPAS yang disepakati 12 Januari 2017 dengan struktur RAPBD pada nota keuangan yang disampaikan 16 Januari 2017,” katanya dalam rapat paripurna mendengar jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraki di Kantor DPRD Kepri, Rabu.
Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Keadilan Sejahtera-PPP dan Fraksi Golkar pada saat rapat pandangan umum fraksi pekan lalu, mempertanyakan perbedaan nilai belanja langsung di sejumlah satuan kerja perangkat daerah. Sebagai contoh, belanja langsung di Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan.
“Setelah diteliti, ternyata tidak ada perbedaan nilai,” kata Gubernur.
Ia juga menjawab pandangan umum Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat yang mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan. Berdasarkan perhitungan kedua fraksi itu, pemerintah baru mengalokasikan anggaran sebesar 14,7 persen dari Rp3,36 triliun.
Nurdin menjelaskan anggaran tersebut secara umum terbagi menjadi empat kegiatan yakni program, kegiatan, termasuk gaji pada Disdik Kepri sebesar Rp280,2 miliar, gaji guru SMA/SMK Rp209,6 miliar, belanja hibah BOS sebesar Rp367,7 miliar dan belanja hibah bantuan sosial pendidikan Rp19,39 miliar.
“Untuk urusan pendidikan, kami tidak pernah main-main, karena itu untuk meningkatkan SDM dan sudah diamanahkan konstitusi. Kami alokasikan anggaran sebesar Rp876,9 miliar atau 26,09 persen,” ujar Nurdin.
Mengenai dorongan dari Fraksi Golkar, Fraksi Keadilan Sejahtera-PPP, Fraksi Kebangkitan Nasional dan Fraksi Demokrat Plus agar pemerintah menggali sumber penerimaan daerah secara optimal, Nurdin menjelaskan Pemprov Kepri telah melakukan upaya intensifikasi pendapatan melalui terobosan terbaru seperti Samsat Drive Thru, Samsat Automatic Tellr Machines dan pengembangan aplikasi e-Payment Samsat.
Sedangkan ekstensifikasi PAD, Pemprov Kepri sedang mengkaji potensi yang ada, baik dari pajak daerah, retribusi daerah dan pemanfaatan aset daerah.(ANTARAKEPRI.COM)
