JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan BP Tapera resmi meluncurkan Program Rumah untuk Guru Indonesia, Selasa (25/3/2025). Program ini menjadi bentuk kolaborasi lintas sektor untuk membantu para guru di seluruh Indonesia memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
Program tersebut berawal dari pertemuan tiga kementerian dan lembaga pada 7 Februari 2025, yang membahas kebutuhan perumahan bagi guru, dengan dukungan data dari BPS. Dalam pelaksanaannya, BTN ditunjuk sebagai bank pelaksana tunggal.
Peluncuran program ditandai dengan akad kredit serentak di delapan kota, yakni Bogor, Banda Aceh, Medan, Pontianak, Makassar, Bangkalan, Kupang, dan Jayapura. Acara ini dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti, Dirut BTN Nixon LP Napitupulu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.
20.000 Rumah untuk Guru, Petani, Nelayan, dan Buruh
Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pemerintah mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian bukan hanya kepada investor, tetapi juga kepada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk guru.
“Kami sudah mengalokasikan 20.000 unit rumah subsidi untuk guru. Selain itu, 20.000 unit untuk para pahlawan devisa (TKI), 10.000 unit untuk bidan, 15.000 unit untuk perawat, dan 5.000 unit untuk tenaga kesehatan masyarakat. Petani, nelayan, dan buruh juga sudah kami siapkan alokasinya. Dengan bantuan BPS, penyaluran akan lebih tepat sasaran,” kata Maruarar.
Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti menambahkan bahwa kualitas guru adalah kunci pembangunan SDM Indonesia. “Sebanyak 438.816 guru di Indonesia masih belum memiliki rumah. Program ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan mereka agar dapat mengajar dengan lebih baik,” jelas Abdul.
BPS Pastikan Data Tepat Sasaran
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, BPS bertugas menyiapkan data akurat untuk program ini. “Kami memadukan data administrasi guru dari Kementerian Dikdasmen dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan program,” katanya.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan komitmen untuk mengawal penyediaan pembiayaan rumah terjangkau bagi MBR. “Kami akan menjaga agar 20.000 unit untuk guru benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai yang tidak berhak ikut menikmati fasilitas subsidi ini,” tegas Heru.
BTN Targetkan 20.000 Unit untuk Guru di 2025
Dirut BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa Program Rumah untuk Guru Indonesia adalah kolaborasi nyata lintas kementerian dan lembaga. “Tahun depan, saya berharap kita juga menyasar guru-guru dari Muhammadiyah, NU, dan sekolah swasta. Masih banyak guru yang belum punya rumah layak,” kata Nixon.
BTN menargetkan penyaluran 20.000 unit rumah subsidi bagi guru pada 2025 dengan nilai pembiayaan Rp3,4 triliun. Program ini menyasar guru PNS, PPPK, honorer, maupun guru swasta yang memenuhi kriteria KPR subsidi.
Pembiayaan menggunakan skema KPR FLPP untuk guru non-PNS dan KPR Tapera untuk guru PNS. Skemanya meliputi bunga tetap 5 persen sepanjang tenor, uang muka minimal 1 persen dari harga rumah, masa pinjaman maksimal 20 tahun, serta mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta.
Sebagai tahap awal, akad kredit serentak digelar pada 25 Maret 2025 untuk 300 debitur dari delapan kota, dengan mayoritas guru berasal dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang sudah bekerja minimal dua tahun.
“BTN bersama Kementerian Dikdasmen akan terus melakukan verifikasi dan konsolidasi data untuk memperluas program ini secara nasional,” tutup Nixon.
Sejak 2021, BTN telah menyalurkan pembiayaan rumah kepada 22.768 tenaga pendidik. Hingga triwulan pertama 2025, BTN sudah menyalurkan 1.507 unit rumah untuk guru.***
