Istilah desil belakangan semakin sering diperbincangkan karena digunakan pemerintah dalam pemetaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, ada satu hal yang perlu dipahami: desil 1 di Jakarta tidak otomatis memiliki kondisi ekonomi yang sama dengan desil 1 di Papua.
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa desil merupakan hasil pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya, posisi seseorang dalam desil ditentukan berdasarkan perbandingan dengan kelompok masyarakat lain yang berada dalam wilayah pemeringkatan.
Penjelasan tersebut disampaikan Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data BPS, Setia Pramana, dalam diskusi mengenai metodologi penentuan desil dan pengukuran kemiskinan di Politeknik Statistika STIS, Jakarta Timur, Jumat (11/9/2026).
Desil Bukan Penanda Penghasilan
Setia menjelaskan, proses menentukan desil pada dasarnya merupakan kegiatan pemeringkatan. Namun, BPS tidak menggunakan pendapatan sebagai dasar utama karena pemerintah tidak memiliki data pendapatan seluruh penduduk secara lengkap.
Sebagai gantinya, BPS menggunakan pengeluaran keluarga sebagai salah satu dasar pemodelan tingkat kesejahteraan.
Data tersebut kemudian diperkirakan dengan memanfaatkan berbagai karakteristik rumah tangga. Informasi yang digunakan antara lain karakteristik individu, kondisi rumah, kepemilikan aset, serta karakteristik lingkungan tempat tinggal.
Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) digunakan sebagai data latih untuk membangun model statistik. Model tersebut kemudian digunakan untuk memperkirakan pengeluaran per kapita keluarga yang belum memiliki informasi pengeluaran secara langsung.
Dengan mekanisme itu, angka desil bukan berarti seseorang memiliki penghasilan tertentu.
Misalnya, berada di desil 1 tidak dapat diterjemahkan secara sederhana sebagai seseorang yang berpenghasilan sekian rupiah. Begitu pula desil 10 tidak otomatis berarti seseorang mempunyai penghasilan pada angka tertentu.
Mengapa Desil Jakarta dan Papua Bisa Berbeda?
Perbedaan kondisi sosial dan ekonomi setiap wilayah menjadi salah satu alasan pemeringkatan tidak bisa dilepaskan dari karakteristik daerah.
BPS menjelaskan bahwa masyarakat di Jakarta memiliki kondisi kehidupan yang berbeda dengan masyarakat di Papua. Biaya hidup, karakteristik rumah tangga, lingkungan tempat tinggal, kepemilikan aset, hingga pola pengeluaran dapat berbeda antardaerah.
Karena itu, BPS menggunakan pemodelan yang mempertimbangkan karakteristik wilayah.
Dengan kata lain, status desil merupakan posisi relatif, bukan label yang mempunyai nilai ekonomi yang persis sama di seluruh Indonesia.
BPS kemudian melakukan pemeringkatan secara bertahap, mulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian provinsi, hingga nasional.
Bagaimana Desil Dihitung?
Secara sederhana, prosesnya dapat digambarkan dalam beberapa tahap.
Pertama, BPS menggunakan data yang tersedia untuk membangun model statistik. Data Susenas menjadi salah satu sumber penting dalam proses tersebut.
Kedua, karakteristik keluarga yang tersedia digunakan untuk memperkirakan pengeluaran per kapita bagi keluarga yang tidak memiliki data pengeluaran secara langsung.
Ketiga, hasil perkiraan tersebut digunakan untuk menyusun peringkat kesejahteraan.
Setelah masyarakat diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya, populasi dibagi menjadi 10 kelompok atau desil.
Desil 1 berada pada kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 berada pada kelompok dengan posisi relatif paling tinggi. Pemerintah menggunakan pengelompokan ini antara lain untuk membantu pemetaan dan penentuan prioritas berbagai program sosial.
Ada Kemungkinan Kesalahan dalam Pemodelan
BPS juga mengakui bahwa sistem pemodelan statistik tidak sepenuhnya bebas dari kesalahan.
Setia mengatakan kesalahan dapat muncul dari kualitas data maupun model yang digunakan. Jika data yang menjadi dasar tidak menggambarkan kondisi lapangan secara tepat, hasil estimasi juga berpotensi meleset.
Karena itu, BPS terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap data serta metode yang digunakan.
Persoalan akurasi ini menjadi penting karena perubahan data dapat membuat posisi desil seseorang ikut berubah.
Desil Bisa Berubah Tanpa Berarti Seseorang Mendadak Kaya
Perubahan desil juga tidak selalu berarti kondisi ekonomi seseorang berubah secara drastis.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya menjelaskan bahwa posisi desil dapat berubah karena adanya pembaruan data dan masuknya data baru ke dalam DTSEN. Pemerintah kemudian melakukan proses verifikasi dan validasi untuk memperbaiki kualitas data.
Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan juga menegaskan bahwa desil merupakan ukuran relatif.
Artinya, perubahan posisi kelompok masyarakat lain dalam pemeringkatan dapat memengaruhi posisi seseorang.
Karena itu, naiknya desil tidak otomatis dapat dimaknai sebagai peningkatan kesejahteraan secara langsung.
Desil Bukan Satu-Satunya Penentu Bansos
Hal lain yang perlu dipahami adalah desil tidak berdiri sendiri dalam menentukan penerima bantuan sosial.
Pemerintah menggunakan desil sebagai salah satu instrumen untuk menentukan prioritas. Setiap program bantuan tetap mempunyai persyaratan dan kriteria penerima masing-masing.
Dengan demikian, seseorang yang berada pada desil tertentu belum tentu otomatis menerima atau kehilangan bantuan.
Penentuan penerima juga dipengaruhi kriteria program dan ketersediaan kuota.
Mengapa Pemahaman Desil Penting?
Pemahaman mengenai cara kerja desil menjadi penting agar masyarakat tidak keliru mengartikan angka tersebut sebagai ukuran mutlak kaya atau miskin.
Desil pada dasarnya menunjukkan posisi relatif tingkat kesejahteraan dalam sistem pemeringkatan.
Karena kondisi sosial ekonomi tiap daerah tidak sama, angka desil yang sama juga tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi yang identik.
BPS terus melakukan pemutakhiran data dan penyempurnaan model agar pemeringkatan dalam DTSEN semakin mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.
Bagi masyarakat, perubahan desil sebaiknya tidak langsung dianggap sebagai perubahan pendapatan atau hilangnya hak atas bantuan. Status penerima program tetap ditentukan berdasarkan ketentuan masing-masing bantuan dan proses penetapan pemerintah.
