Pemerintah Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap lintas batas. Namun, rencana tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah Indonesia.
Pemerintah Malaysia menyatakan telah menyiapkan sejumlah aset yang dapat dikerahkan untuk membantu operasi penanganan karhutla. Daftar sarana tersebut telah disampaikan kepada pihak Indonesia melalui jalur pemerintah.
Menteri Komunikasi Malaysia sekaligus juru bicara pemerintah, Fahmi Fadzil, mengatakan tawaran bantuan itu dibahas dalam rapat kabinet Malaysia di Putrajaya pada 9 September 2026. Kementerian Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia bersama Kementerian Luar Negeri Malaysia kemudian menyampaikan kesiapan tersebut kepada Indonesia.
Fahmi menjelaskan bahwa Malaysia tidak dapat langsung mengerahkan asetnya ke wilayah Indonesia tanpa adanya persetujuan dari pemerintah RI.
Hal tersebut berkaitan dengan penggunaan wilayah udara dan koordinasi operasi lintas negara. Karena itu, Malaysia terlebih dahulu menunggu keputusan Indonesia sebelum menjalankan bantuan secara langsung.
Tawaran tersebut muncul setelah kabut asap akibat karhutla di Indonesia berdampak hingga sejumlah wilayah negara tetangga di Asia Tenggara. Kondisi itu kembali menjadi perhatian regional karena asap dapat terbawa angin melintasi batas negara.
Malaysia menyatakan telah mempersiapkan metode yang dapat digunakan untuk membantu operasi penanganan kebakaran di Indonesia.
Selain menyiapkan aset, pemerintah Malaysia juga melakukan koordinasi antarinstansi agar bantuan yang diberikan nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa Malaysia tidak hanya memantau dampak kabut asap, tetapi juga menawarkan dukungan operasional kepada Indonesia.
Meski demikian, bentuk dan skala pengerahan bantuan masih bergantung pada persetujuan serta kebutuhan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan domestik. Ketika asap terbawa angin melewati wilayah perbatasan, kualitas udara di negara-negara tetangga juga dapat terdampak.
Situasi semacam ini membuat penanganan karhutla membutuhkan koordinasi yang lebih luas, terutama ketika kebakaran terjadi dalam skala besar dan berlangsung dalam waktu lama.
Malaysia sebelumnya juga memiliki pengalaman menangani dampak kabut asap lintas batas yang berasal dari kebakaran di kawasan regional.
Di dalam negeri, penanganan karhutla tetap berada di bawah koordinasi pemerintah Indonesia bersama pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait.
Upaya yang dilakukan mencakup pemadaman di darat, pemantauan titik panas, pendinginan wilayah yang terbakar, serta pengerahan sarana dan personel ke daerah prioritas.
Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menyebut tawaran bantuan dari Malaysia dapat menjadi tambahan kekuatan apabila memang dibutuhkan di lapangan. Namun, menurut dia, bantuan internasional perlu memiliki prosedur yang jelas dan digunakan sesuai kebutuhan.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan masyarakat yang terdampak asap, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia.
Dengan aset yang telah disiapkan, Malaysia kini menunggu keputusan pemerintah Indonesia mengenai tawaran bantuan tersebut.
Jika mendapat persetujuan, pengerahan bantuan harus dilakukan melalui mekanisme koordinasi kedua negara agar operasi tidak mengganggu penanganan yang sudah berjalan.
Situasi ini sekaligus memperlihatkan bahwa persoalan karhutla dan kabut asap memiliki dampak regional. Kerja sama antarnegara dapat menjadi salah satu bagian dari respons ketika kebakaran menimbulkan konsekuensi hingga melampaui batas wilayah nasional.
