Pemerintah Singapura mulai menelusuri perusahaan yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang memicu kabut asap lintas negara. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menegaskan pemerintahnya akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap perusahaan yang terbukti menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran udara di negaranya.
Langkah tersebut diambil di tengah memburuknya kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Asia Tenggara. Pemerintah Singapura berupaya mengidentifikasi sumber kebakaran sekaligus mendorong pihak-pihak yang berkaitan dengan lahan terbakar agar segera melakukan penanganan.
Lawrence Wong menyampaikan bahwa pemerintah Singapura sedang mengidentifikasi perusahaan yang mungkin bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Ia juga membuka kemungkinan penerapan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas atau Transboundary Haze Pollution Act, serta penjajakan kerja sama dengan negara lain untuk menangani persoalan tersebut.
Menurut Wong, pemerintah memang tidak dapat mengendalikan cuaca maupun arah angin yang membawa asap dari wilayah lain. Namun, Singapura tetap berupaya melindungi masyarakatnya dan mendorong penanganan terhadap sumber pencemaran agar persoalan kabut asap tidak terus berulang.
Singapura Identifikasi Tujuh Perusahaan
Perkembangan penyelidikan kemudian mengarah pada tujuh perusahaan yang lahannya diduga berkaitan dengan kebakaran penyebab kabut asap. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu mengumumkan bahwa Badan Lingkungan Nasional Singapura atau National Environment Agency (NEA) akan menerbitkan pemberitahuan tindakan pencegahan kepada perusahaan-perusahaan tersebut.
Tujuh perusahaan yang disebut dalam pengumuman NEA pada 16 Oktober 2026 adalah PT Bumi Andalas Permai, PT Bumi Mekar Hijau, PT Paramitra Mulia Langgeng, PT Sumatra Alam Anugerah, PT SBA Wood Industries, PT Hutan Lestari Raya, dan PT Bangkanesia. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki lahan atau wilayah operasi di Sumatra dan menjadi bagian dari penyelidikan terkait kebakaran yang asapnya diduga mencapai Singapura.
Penyelidikan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai informasi, termasuk data titik panas atau hotspot, kondisi meteorologi, serta citra satelit. Data tersebut digunakan untuk menelusuri lokasi kebakaran dan kemungkinan pergerakan asap menuju wilayah Singapura.
Pemberitahuan pencegahan itu meminta perusahaan mengambil langkah konkret untuk menangani kebakaran di lahan yang mereka miliki atau tempati. Perusahaan juga diminta mengerahkan petugas pemadam, mencegah api meluas, menghentikan aktivitas pembakaran, serta menyerahkan rencana penanganan kepada NEA.
Ancaman Denda hingga Tuntutan Hukum
Pemerintah Singapura membuka kemungkinan menjatuhkan sanksi apabila ditemukan dasar hukum yang memadai dan perusahaan terkait tidak memenuhi kewajibannya. Pilihan tindakan yang dipertimbangkan mencakup denda maupun proses hukum berdasarkan ketentuan mengenai pencemaran kabut asap lintas batas.
Undang-undang tersebut memungkinkan otoritas Singapura mengambil tindakan terhadap perusahaan yang terbukti menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap di negaranya, termasuk dalam kondisi tertentu ketika aktivitas yang menimbulkan pencemaran berlangsung di luar wilayah Singapura. Penerapan sanksi tetap bergantung pada bukti, ketentuan hukum yang berlaku, dan hasil proses penegakan hukum.
Meski demikian, penyebutan nama perusahaan dalam pemberitahuan pencegahan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perusahaan tersebut bersalah. Hasil penyelidikan dan tindak lanjut otoritas menjadi faktor penting untuk menentukan tanggung jawab masing-masing pihak.
Kabut Asap Jadi Persoalan Lintas Negara
Kabut asap akibat karhutla di Indonesia kembali menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan dapat menimbulkan dampak yang melampaui batas wilayah negara. Selain mengganggu kualitas udara, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi aktivitas masyarakat, kesehatan, transportasi, dan kegiatan ekonomi di kawasan terdampak.
Penanganan karhutla karena itu membutuhkan upaya yang berjalan bersamaan, mulai dari pemadaman di lokasi kebakaran hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terbukti terjadi. Pencegahan pembakaran lahan, pengawasan wilayah konsesi, dan respons cepat terhadap titik api juga menjadi bagian penting untuk menekan risiko munculnya kabut asap kembali.
Penyelidikan Singapura kini menempatkan tanggung jawab perusahaan sebagai salah satu fokus penanganan krisis tersebut. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada hasil pemeriksaan, kepatuhan perusahaan terhadap pemberitahuan pencegahan, serta koordinasi antara pemerintah Singapura dan Indonesia dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan.
