Pemerintah Singapura mendesak negara-negara dunia mempercepat pelaksanaan komitmen pengendalian perubahan iklim yang telah disepakati dalam Perjanjian Paris. Desakan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian terhadap persoalan lingkungan, termasuk kabut asap lintas negara yang sempat menyelimuti Singapura akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, mengatakan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau COP31 harus menjadi momentum untuk menjalankan kesepakatan iklim yang sudah ada, bukan hanya menghasilkan target-target baru.
Pernyataan itu disampaikan menjelang pelaksanaan COP31 di Antalya, Turki, yang berlangsung mulai 9 November 2026. Pertemuan tersebut dihadiri delegasi dari hampir 200 negara untuk membahas langkah pengurangan emisi gas rumah kaca, pembiayaan iklim, elektrifikasi, serta upaya membatasi kenaikan suhu bumi.
Grace Fu menilai negara-negara sebenarnya telah memiliki cukup banyak komitmen melalui Perjanjian Paris yang perlu segera diwujudkan. Menurutnya, pelaksanaan kesepakatan yang sudah disetujui menjadi pekerjaan penting bagi seluruh negara peserta konferensi.
“Kami tidak mengharapkan peningkatan besar dalam target mitigasi pada pertemuan tahunan PBB tersebut. Namun, bahkan dalam Perjanjian Paris, sudah ada cukup banyak hal yang perlu dikerjakan dari kesepakatan yang telah dibuat,” kata Grace Fu, seperti dikutip Reuters.
Ia mengakui upaya mencapai kesepakatan iklim menghadapi berbagai tantangan geopolitik, termasuk persoalan keamanan energi dan konflik internasional. Meski demikian, negara-negara masih memiliki peluang untuk memperkuat kerja sama dalam adaptasi perubahan iklim dan pembiayaan lingkungan.
Singapura Terdampak Kabut Asap dari Indonesia
Desakan Singapura tersebut tidak terlepas dari persoalan kabut asap lintas negara yang kembali terjadi di kawasan Asia Tenggara. Sepanjang sebagian besar Oktober 2026, Singapura dilaporkan terdampak kabut asap berbahaya yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia.
Kondisi tersebut meningkatkan perhatian pemerintah Singapura terhadap dampak kebakaran hutan, khususnya di kawasan gambut. Asap yang terbawa angin melintasi batas negara dapat menurunkan kualitas udara dan mengganggu kesehatan masyarakat.
Menteri Grace Fu menjelaskan, kebakaran lahan gambut dan hutan tidak semata-mata dipengaruhi kondisi cuaca. Aktivitas manusia, seperti pengeringan lahan gambut dan pembukaan lahan dengan cara membakar, menjadi faktor utama yang memicu kebakaran.
Kondisi El Nino pada tahun ini juga memperpanjang musim kemarau di kawasan Asia Tenggara. Situasi tersebut membuat kebakaran lebih mudah terjadi dan meningkatkan intensitas api di sejumlah wilayah.
Pemerintah Singapura kemudian memperkuat aturan hukum terkait pencemaran kabut asap lintas negara. Pada 4 November 2026, Singapura mengubah undang-undang Transboundary Haze Pollution Act untuk memperluas kewenangan pemerintah dalam menyelidiki aktivitas perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap pencemaran udara lintas batas.
Grace Fu mengatakan tujuan kebijakan tersebut bukan semata-mata menjatuhkan hukuman kepada perusahaan, melainkan mendorong pelaku usaha bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian lingkungan bagi negara lain.
Ia berharap keberadaan aturan tersebut dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas bisnis, terutama yang berkaitan dengan pembukaan dan pengelolaan lahan.
Singapura Perkuat Kerja Sama dengan ASEAN
Selain mendorong pelaksanaan Perjanjian Paris, Singapura juga berencana memperkuat kerja sama regional untuk mengatasi kabut asap. Negara tersebut akan menjadikan persoalan pencemaran lintas batas sebagai salah satu perhatian ketika memegang Keketuaan ASEAN pada 2027.
Grace Fu mengatakan pemerintahnya akan mendorong penguatan implementasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP), yaitu perjanjian regional yang menjadi landasan kerja sama negara-negara Asia Tenggara dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan serta kabut asap.
Singapura juga mendukung pembentukan ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control di Indonesia. Pusat koordinasi tersebut diharapkan memperkuat kerja sama, pertukaran informasi, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan ASEAN.
Pembentukan pusat koordinasi itu masih membutuhkan ratifikasi dari sedikitnya enam negara anggota ASEAN. Singapura menyatakan akan menyerahkan instrumen ratifikasi dan mendorong negara-negara anggota lainnya untuk segera menyelesaikan proses tersebut.
Di sisi lain, pemerintah Singapura menyatakan tetap menghormati kedaulatan Indonesia dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Singapura sebelumnya telah menawarkan bantuan pemadaman kebakaran dan dukungan operasional, termasuk untuk pelaksanaan modifikasi cuaca.
Namun, pada 19 Oktober 2026, Indonesia menyampaikan bahwa pemerintah masih mampu menangani situasi kebakaran dan belum membutuhkan bantuan dari luar negeri.
COP31 Jadi Momentum Penguatan Komitmen Iklim
COP31 di Antalya menjadi forum penting bagi negara-negara untuk mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan iklim internasional. Sejumlah agenda utama yang dibahas mencakup pengurangan emisi, adaptasi perubahan iklim, pembiayaan iklim, dan percepatan penggunaan energi bersih.
Singapura menilai keberhasilan konferensi tidak cukup diukur dari banyaknya target baru yang diumumkan. Pelaksanaan komitmen yang telah disepakati, termasuk melalui Perjanjian Paris, dinilai membutuhkan perhatian lebih besar.
Bagi kawasan Asia Tenggara, persoalan kabut asap menjadi salah satu contoh nyata bagaimana masalah lingkungan dapat melampaui batas negara. Kebakaran hutan dan lahan di satu wilayah dapat berdampak terhadap kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta aktivitas ekonomi negara tetangga.
Karena itu, Singapura mendorong kerja sama internasional dan regional yang lebih konkret agar komitmen pengendalian perubahan iklim dapat diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk pencegahan kebakaran hutan dan pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan.
