Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan temuan penting terkait pendataan korban bencana alam di wilayah Sumatra. Dalam proses verifikasi data terbaru, BPS menemukan banyak data ganda pada daftar penerima bantuan korban banjir dan longsor, kondisi yang berpotensi menghambat penyaluran bantuan secara akurat dan adil.
Temuan tersebut disampaikan BPS saat melakukan sinkronisasi data lintas kementerian dan pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola bantuan bencana. Data ganda yang dimaksud mencakup identitas korban yang tercatat lebih dari satu kali, baik dalam satu daerah maupun antarwilayah terdampak.
Kesalahan Pendataan Masih Terjadi
BPS menjelaskan, duplikasi data terjadi akibat pendataan manual, keterbatasan akses teknologi di wilayah terdampak bencana, serta lemahnya integrasi sistem data antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam kondisi darurat, pendataan sering dilakukan cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak, namun berisiko menimbulkan ketidaktepatan.
“Dalam situasi bencana, kecepatan sering menjadi prioritas. Namun tanpa sistem data yang terintegrasi, risiko data ganda sangat tinggi,” kata perwakilan BPS dalam rapat koordinasi nasional penanganan bencana.
Masalah ini dinilai krusial karena data korban menjadi dasar penyaluran bantuan logistik, bantuan tunai, layanan kesehatan, hingga program pemulihan sosial.
Dampak Langsung ke Penyaluran Bantuan
Data yang tidak akurat berpotensi menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran. Sebagian korban bisa menerima bantuan ganda, sementara korban lain justru berisiko terlewat. Selain itu, temuan ini juga memengaruhi perencanaan anggaran negara dan evaluasi dampak bencana secara nasional.
BPS menegaskan bahwa validitas data merupakan fondasi penting dalam kebijakan penanggulangan bencana. Tanpa data yang bersih dan akurat, pemerintah akan kesulitan menyusun intervensi yang efektif.
Langkah Perbaikan dan Integrasi Data
Menindaklanjuti temuan tersebut, BPS mendorong percepatan integrasi data kependudukan nasional, termasuk pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal korban bencana. Selain itu, BPS juga mengusulkan penggunaan sistem digital terpadu yang dapat diakses secara real time oleh pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga terkait.
Pemerintah daerah di wilayah Sumatra diminta segera melakukan verifikasi ulang data korban di lapangan, melibatkan aparat desa, relawan, dan petugas statistik untuk memastikan keakuratan data.
Evaluasi Penanganan Bencana
Temuan BPS ini menjadi peringatan penting bahwa penanganan bencana tidak hanya soal respons cepat, tetapi juga ketepatan data dan akuntabilitas. Dengan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi di Sumatra, perbaikan sistem pendataan dinilai mendesak agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
BPS menargetkan proses pembersihan dan validasi data korban bencana di Sumatra dapat diselesaikan secara bertahap dalam waktu dekat, sehingga penyaluran bantuan lanjutan dan program pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih efektif.
