KEPRIMOBILE.COM (KMC), JAKARTA – Satu hari menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017, Rabu 15 Februari 2017, ternyata masalah money politics atau politik uang masih menjadi pekerjaan rumah bagi penyelenggara pemilu. KPU selaku penyelenggara dianggap belum mampu menghilangkan praktik haram itu hingga ke akarnya.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daniel Zuchron mengungkapkan, bahwa aktivitas politik uang di beberapa daerah Indonesia yang menggelar pesta demokrasi lima tahunan ini masih rawan terjadi.
“Aktivitas politik uang makin mendekati pemilihan suara ini, isu politik uang makin marak dengan berbagai bentuk,” kata Daniel saat jumpa pers di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.
Daniel menyebut ada beberapa modus yang dilakukan oleh oknum dalam mengerahkan serangan fajar tersebut. Salah satunya adalah dengan pemberian uang kepada masyarakat ketika menuju ke tempat pemungutan suara (TPS).
Bahkan, Danie menyatakan ada modus yang diibaratkan dengan pembelian pulsa handphone. “Jadi beberapa modus misalnya, bukan saja kartu handphone yang prabayar dan pascabayar. Tapi untuk ini (politik uang) ada pascabayar dan prabayar,” ujarnya.
Menurut Daniel, dari temuan-temuan di lapangan, ada beberapa daerah yang masih terindikasi dengan aktivitas politik uang, yakni Provinsi Aceh, Bangka Belitung (Babel), Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Papua Barat. (OKEZONE.COM)
