KEPRIMOBILE.COM (KMC), TANJUNGPINANG – Ombudsman RI menegaskan akses pelayanan dan fasilitas publik di daerah perbatasan jangan dianggap remeh.
“Karena, orang bisa berubah kewarganegaraan, bisa berubah ideologinya karena persoalan pelayanan publik,” kata Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai, di Kantor Pemkot Tanjungpinang yang dilansir dari Antara Kepri.
Seperti kasus Laskar Watania yang direkrut oleh Malaysia dari masyarakat perbatasan di Kalimantan beberapa waktu lalu.
“Mereka mau dibayar Malaysia dan mau jadi tentara sipil Malaysia, karena mereka hanya menyeberang dan mendapat fasilitas yang baik dan dilayani dengan bagus oleh Malaysia,” tegasnya.
Sejarah tersebut seharusnya tidak membuat daerah perbatasan diremehkan untuk mendapatkan pelayanan dan fasilitas publik dari pemerintah.
“Daerah perbatasan itu penting, dan itu adalah hal prioritas. Karena, merujuk Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang sangat konsen terhadap infrastruktur dan soal pelayanan publik, termasuk kapal,” ucapnya.
Dengan itu, seharusnya permasalahan terputusnya akses transpotasi laut penghubung Kecamatan Tambelan dengan ibu kota provinsi dan kabupaten beberapa mingu lalu, tidak perlu terjadi. Apalagi sampai memakan waktu hampir 4 bulan lamanya.
“Oleh karena itu harus dilakukan perbaikan signifikan, supaya tidak terjadi lagi penundaan. Jadi, begitu ada permasalahan dengan kapal, mestinya harus segera dilaporkan dengan kementerian perhubungan. Apa gunanya mekanisme penyelesaian masalah di setiap institusi tersebut,” tegasnya.
Sejauh ini, Ombudsman sendiri belum terima laporan tentang permasahan kapal ke Tambelan beberapa minggu lalu. Mestinya, untuk sesuatu yang sifatnya urgen masyarakat bisa melapor ke Ombudsman.
“Atas laporan tersebut tentu kami bisa turun ke lapangan atas insiatif sendiri melakukan inveistigasi,” ucapnya.
