Lelang Jalan Berbayar Elektronik Dipacu

KEPRIMOBILE.COM(KMC),JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan proses lelang jalan berbayar elektronik atau ERP dapat selesai selambatnya dalam enam bulan ke depan dan dialokasikan untuk membiayai proyek kewajiban pelayanan publik.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengatakan bila proses lelang dapat berjalan dengan lancar, sistem ERP dapat dioperasikan pada 2017. DKI telah menyiapkan Peraturan Gubernur yang memuat aturan kerja sama ERP dengan pihak swasta dengan konsep tanpa bagi hasil.

Bila Pergub sudah ditandatangani Gubernur DKI, maka Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI bisa segera melelang proyek tersebut. Kepala daerah yang biasa disapa Ahok ini menyatakan akan memastikan dan mencermati semua konsekuensinya terlebih dahulu agar pihaknya terhindar dari persoalan hukum bila mengeluarkan kebijakan atau diskresi terkait dengan ERP.

“Itu kan barang baru. Nanti kami bikin diskresi jadi masalah. Ini jalan dipungut duit, salah atau tidak? Tadinya kan maunya swasta,” kata Ahok Senin (25/7).

Lebih lanjut, apabila ERP tersebut sudah dapat dijalankan, maka pendapatan ERP nantinya akan dialokasikan untuk membiayai proyek public service obligation (PSO). Saat ini, subsidi untuk bus mencapai Rp3 triliun, dan kedepan subsidi PSO akan ditingkatkan lagi.

“ERP ini total untuk subsidi bus. Kalau Rp4 triliun nanti bisa makin banyak bus sehingga orang Jakarta naik bus murah,” kata Ahok. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis ERP Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Zulkifli mengatakan lelang akan menggunakan sistem lelang terbuka dengan nilai nol.

“Kami hanya sampaikan base performanya, maunya seperti ini. Jadi bukan seperti lelang konvensional yang biasanya. Jadi kontraktor yang ikut lelang menawarkan barang dan estimasi biayanya,” terangnya.

Artinya, kontraktor yang ikut lelang akan membangun ERP tersebut dengan sistem utang. Pemprov DKI sebagai operator akan membayar utang tersebut dengan mencicil dari hasil pendapatan atau revenue ERP tersebut. Selain itu, kata Zulkifli, akan ada be berapa poin yang akan dimasukkan dalam Pergub ERP yakni terkait lokasi dan tarif.

“Lokasinya masih sesuai dengan Perda No.5/2014, sepanjang Jalan Sudirman—Thamrin hingga Kota, dan Jalan H.R. Rasuna Said,” paparnya.

Adapun terkait penentuan tarif, pihak Dishubtrans merencanakan be saran tarif minimal yang harus di bayar pelintas ERP sekitar Rp30.000.

“Tarifnya dinamis tidak ada maksimal, kalau masih macet akan kami naikkan harganya hingga kondisi equilibrium atau seimbang,” jelasnya.

Peningkatan tarif yang ditetapkan pada sistem ERP tersebut dinilai akan efektif mengurangi jumlah atau volume kendaraan yang melewati jalan ber bayar tersebut.

BANTARGEBANG

Dalam perkembangan lain, Pemprov DKI memastikan pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantargebang tetap diterapkan secara swa kelola oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta, tanpa melibatkan pihak ketiga.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menyatakan swakelola tersebut sebagai salah satu pem buktian bahwa pengelolaan sampah di sana akan lebih baik apabila ditangani sendiri oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta.

“Dinas Kebersihan berupaya keras di sana. Kami ingin all out supaya ada perubahan signifikan bahwa dikelola oleh pemerintah itu jauh lebih baik di bandingkan dengan pihak ketiga. Itu pesan kuncinya,” tuturnya, Senin (25/7).

Apalagi, lanjut Djarot, saat ini sedang terjadi masa transisi pe ngelolaan TPST Bantargebang dari se – belumnya dikelola PT Godang Tua Jaya kepada Dinas Kebersihan.

“Kami lihat dulu-lah proses transisinya. Biar dalam proses transisi ini Dinas Kebersihan yang ada di depan,” ujarnya.

Menurutnya Dinas Kebersihan DKI telah berupaya melakukan persiap an penuh dalam mengambil alih pengelolaan TPST Bantargebang. Bahkan, pegawai yang bekerja di sana tetap akan dipekerjakan dan juga para pemulung tetap dapat bekerja memilah-milah sampah di lokasi itu.

Namun, meskipun demikian, dalam jangka panjang tidak menutup kemungkinan akan dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta, seiring selesainya pembangunan Intermediate Facilities Treatment (ITF) yang sedang dikerjakan PT Jakarta Propertindo.

“Ini kan masih masa transisi peng am bilalihan. Apakah itu nanti proses pengambilalihan oleh BUMD atau cukup dengan Dias Kebersihan itu, kita lewati dulu masa transisi,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Anggota Ko misi D DPRD DKI Jakarta Pra bowo Soenirman bahwa saat ini penanganan sampah masa transisi oleh Dinas Kebersihan berjalan baik.

“Saat ini berjalan baik. Ini juga sedang masa transisi, terutama pengeluaran alat-alat berat milik PT GTJ dan memasukkan alat-alat be rat milik Dinas Kebersihan. Kami harapkan paling lama dua pekan ke depan sudah normal lagi,” ujarnya.

Prabowo Soenirman menilai bahwa pengelolaan oleh BUMD juga di mungkinkan, akan tetapi alangkah baik nya jika program ITF yang saat ini juga sedang digarap, diselesaikan dahulu.

“Pengelolaan oleh BUMD juga baik, tetapi setelah ITF selesai. Bahkan di Bantargebang juga bisa dibuat minimal dua ITF,” jelasnya.

Pihaknya juga menegaskan tidak menganjurkan untuk dikelolakan oleh pihak ketiga, agar tidak me – nim bulkan ketergantungan, dan dampaknya bisa bermacam-macam seperti yang telah terjadi.

“Jadi BUMD bisa mengelola setelah selesainya ITF. Kemudian sebaiknya tidak dikerjasamakan supaya ke tergan tungan dengan pihak ketiga tidak terjadi,” tegasnya.

Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Ali Maulana mengklaim hing ga saat ini tidak terjadi kendala dalam proses transisi swakelola Bantar gebang tersebut.

“Tidak ada kendala, termasuk alat berat. Karena alat berat kami lang sung menggantikan operasional pembuangan,” ujarnya.

Ali memaparkan bahwa hingga saat ini jumlah sementara memang baru sebanyak 15 ekscavator, 6 shovel loader, 1 bulldozer, 3 germor, 1 roadsweeper.

“Alat-alat itu sudah berjalan normal utk melayani pembuangan,” ujarnya.

Lalu, guna merapikan zona dan titik buang, secara bertahap Dinas Kebersihan akan mengirimkan lagi alat berat sesuai kebutuhan.

“Kalau untuk peralihan pekerja kita bantu mereka untuk direkrut men jadi PHL Dinsih DKI dan proses administrasi sedang berjalan. Jadi, tidak ada kendala, karena GTJ juga kooperatif,” ujarnya.

(bisnis)

Related Posts