Asal Honorer Bisa Gajian, Tahun Ini tak Ada Pembangunan, tidak Apa-apa

“Hal ini sudah kami sampaikan kepada masing-masing SKPD karena ini menyangkut masa depan dan hajat hidup nasib tenaga honorer. Udahlah gaji kecil, malahan mau dirumahkan pula,” kata Sekretaris Komisi A, Afrizal. Alasan yang membuat Politisi Golkar ini ngotot melarang merumahkan tenaga honorer ini adalah anggaran untuk menggaji para tenaga honorer hanya sebesar Rp194 miliar. Sedangkan dana rutin dalam APBD tahun 2017 sebesar Rp1 Triliun. Bisa dikatakan bahwa angka tersebut melebihi dari cukup. ”Tahun ini tidak apa kalau kita tidak membangun. Yang penting para tenaga honorer harus digaji. Mau makan apa mereka. Sudahlah gaji kecil dan tidak dibayar selama lima bulan, mereka disuruh kerja pula,” cetusnya.

Ditempat sama, Imam Suroso,SE, anggota DPRD komisi A mengungkapkan, data jumlah tenaga honorer pada akhir Desember 2016 mengalami peningkatan 6.000 orang pada awal Maret 2017. Padahal tahun lalu hanya sebanyak 13 ribu tenaga honorer dan kini melonjak menjadi 19 Ribu. ”Kita heran itu angkanya dari mana. Kemarin pada saat hearing sudah kita minta. Namun mereka tidak memberikannya, jelas kita sangat kecewa,” ujarnya. Kenaikan jumlah tenaga honorer tersebut, kata Imam, seiring dengan adanya revisi UU ASN yang rencananya akan mengangkat tenaga honorer menjadi PNS. Bahkan pihaknya meminta kepada BKD agar jangan tergesa-gesa merumahkan tenaga honorer sebelum revisi UU ASN disahkan. Karena berkaca dengan Kabupaten Kuansing dan Kodya Dumai, setelah mereka merumahkan tenaga honorer, mereka memanggil kembali untuk bekerja.(GORIAU.COM)