KEPRIMOBILE.COM (KMC) , BANGKINANG – Mediasi antara masyarakat Desa Penghidupan dengan manajemen PT Flora Wahana Tirta yang digelar Pemkab Kampar di ruang rapat kantor Bupati Kampar, berlangsung sengit. Satu persatu daftar ”dosa” PT Flora dikupas masyarakat di hadapan Asisten Setdakab Kampar dan pejabat lainnya serta polisi.
Anggota BPD Desa Penghidupan Jimmy menyampaikan, persoalan masyarakat Desa Penghidupan dengan PT Flora telah berlangsung sejak lama. Mulai menerima HGU sampai hari ini tidak pernah tuntas. “Kami tidak mengetahui seperti apa izin yang diterima PT Flora. Yang kami ketahui, pada awalnya PT ini izinnya tidak menanam sawit tetapi menanam tanaman hutan (karet). Dalam perjalanannya PT Flora menanam sawit,” beber Jimmy. Dia menambahkan, PT Flora Wahana Tirta sudah beberapa kali melakukan perundingan dengan masyarakat tetapi tak ada kata sepakat berkaitan community depelopment. Perusahaan ini juga punya masalah tenaga kerja dengan penduduk lokal dan lingkungan. Tahun 2003 pernah diadakan dialog terkait masalah limbah. Tapi sampai hari ini tidak ada respon perusahaan untuk merubah cara mengelola limbahnya. “Di dalam area PT Flora terdapat empat desa dan dalam area perusahaan terdapat sungai alam sebagai batas Desa Penghidupan, Kebundurian dan Gunung Sahilan. Sungai sudah hilang. Sungai itu adalah sungai larangan yang berlaku hukum adat tempatan dan sumber penghidupan nelayan. Aliran pembuangan pipa berhulu ke anak sungai larangan,” beber Jimmy lagi.
Kini kondisi air sungai tidak lagi normal. Aliran anak sungai di dalam PT Flora bermuara ke danau tempat warga menggantungkan hidup mencari makan. “Pembuangan limbah berakibat suhu asam di sungai tinggi, menyebabkan ikan mati mendadak,” katanya. Dikatakan, dalam perjanjian 2003 dijelaskan juga bahwa PT Flora tak boleh membuang tangkos ke kebun. Tapi dalam beberapa tahun ini tangkos dibuang dalam areal perkebunan untuk dijadikan pupuk. PT Flora Wahana Tirta terakhir bermasalah dengan tenaga kerja lokal. Perusahaan juga tidak memenuhi aturan penggunaan tenaga kerja lokal sebanyak 60 persen. Dalam pertemuan ini masyarakat juga menyampaikan perusahaan menyiasati penggunaan tenaga kerja lokal dengan membuat KTP lokal bagi pekerja yang didatangkan dari luar daerah. “Kalau ber KTP Penghidupan benar tapi berapa persen orang tempatan. Tenaga kerja didatangkan dari Jambi, Lahat dan lain sebagainya,” ucap Jimmy. Tanya perubahan komiditi karet menjadi kelapa sawit. Semua sudah replanting. Ini awal terjadinya riak di PT Flora. Kalau kami tak dapat jawaban ini maka ini akan menjadi situasi yang tidak nyaman. Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Dedi Aryanto dalam pertemuan ini mempertanyakan mutasi dua orang tenaga kerja ke Lahat, Sumatera Selatan. Ia menilai mutasi ini cacat aturan dan hukum. “Kedua orang ini sengaja dikambinghitamkan dalam masalah sebelumnya. Kejadian tak murni kesalahan dua pekerja yang dipecat,” ulasnya. Semestinya jika ada kesalahan, perusahaan harus memberikan surat peringatan.(GORIAU.COM)
